Gara-gara Rumor Pos Pelatihan ISIS, Dewan Garut Studi Banding ke Bali
 |
| Bupati dan Ketua MUI Garut beserta para tokoh ulama Garut, Deklarasikan anti radiaklisme |
Sebelumnya sebanyak 14 anggota DPRD Kabupaten Garut melakukan studi banding ke Bali pada 7-9 April 2015. Kini, sebanyak 10 anggota dewan lainnya dalam Pansus II akan berangkat ke lokasi yang sama, yakni Kabupaten Badung di Bali.
Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Garut, Dudeh Ruhiyat, mengatakan tujuan mereka ke Bali adalah studi banding masalah kebencanaan dan mengenai garis batas jalan. Hal ini dilakukan sebelum membuat rancangan peraturan daerah mengenai dua hal tersebut.
"Ada dua jenis bencana, alam dan non-alam. Kami ke Bali untuk studi banding bagaimana penanggulangan terorisme di sana. Kami dengar ada kabar bahwa terdapat camp pelatihan ISIS di Garut, makanya kami ke Bali," kata Dudeh saat ditemui di Gedung DPRD Garut, Selasa (14/4).
Dudeh mengatakan Garut merupakan daerah berpotensi bencana alam nomor satu di Indonesia. Karenanya, pihaknya akan melakukan studi banding mengenai penanggulangan bencana di Bali, terutama di kawasan pertaniannya.
Bali, katanya, bahkan direkomendasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai daerah untuk studi banding penanggulangan bencana.
Satu hal lagi yang akan dikaji para anggota dewan di Bali adalah garis batas jalan dengan bangunan di sekitarnya. Di Bali, katanya, terdapat adat yang menjaga jarak antara jalan dengan bangunan.
Di Bali, katanya, tinggi bangunan dan jarak bangunan dengan jalan diatur melalui adat dan semua mematuhinya. Namun demikian, Dudeh pun tidak bisa memastikan adat tersebut bisa diterapkan di Garut.
"Di Garut pemerintah akan membangun ruas jalan, di antaranya di Kadungora dan Leles serta jalur bypass. Jarak antara jalan dengan bangunan harus mengacu pada perda yang akan dibuat nanti," katanya.
Selain melakukan studi banding ke Bali, katanya, pihaknya akan melakukan pengkajian dan konsultasi mengenai batas jalan ini ke Kota Bandung dan Kabupaten Cilacap.
Sekretaris DPRD Garut, Teti Saripeni, mengatakan membenarkan rencana keberangkatan para anggota dewan tersebut ke Bali. Berbeda dengan kunjungan sebelumnya ke Bali saat 14 anggota dewan membawa keluarganya ke Bali, kali ini hanya 10 anggota dewan ke Bali tanpa keluarganya.
Perjalanan dinas, tiket pesawat, dan hotel, katanya, dibiayai anggaran dewan. Uang saku untuk setiap anggota dewan saat kunjungan sebesar Rp 1.680.000 per orang.
"Kalau kenapa lokasi tujuan kunjungannya ke Bali, bukan ke daerah yang lebih dekat, bukan kewenangan kami. Ini sesuai keputusan rapat dewan," katanya.
sumber: http://jabar.tribunnews.com/
Tidak ada komentar