Garut Canangkan 2019 Bebas BABS
Tekad tersebut ditegaskan Rudy usai mengikuti Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Se Dunia Tingkat Kabupaten Garut di Perum Bumi Cempaka Indah Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan, Selasa (18/10/16).
Pada kesempatan tersebut sebanyak 8 desa, dan 2 kelurahan berkesempatan membacakan Deklarasi Stop Buang Air Besar Sembarangan dibacakan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Karangpawitan yang juga Kepala Desa Lebak Agung Aep Saepuridin.
Bupati Rudy menyebutkan, pada 2016 ini, ditargetkan jumlah desa bebas BABS mencapai sebanyak 120 desa. Sedangkan jumlah desa dinyatakan sudah bebas BABS sendiri hingga saat ini baru mencapai sebanyak seratus desa.
Dia berharap pada 2017 nanti, desa bebas BABS itu bertambah lagi hingga akhirnya pada 2019, masyarakat di seluruh desa di Kabupaten Garut dinyatakan terbebas dari perilaku BABS.
"Dulu kan hanya tiga desa. Tapi selama saya (memimpin Garut), sudah tiga tahun bertambah menjadi seratus desa. Karena Pemerintahan yang lama kurang perhatian soal BABS ini. Nah, saya targetkan pada tahun 2019, Garut akan bebas Open defecation free (ODF) atau BABS," kata Rudy.
Dikatakannya, kesadaran masyarakat Garut terkait perilaku untuk tidak BABS hingga saat ini masih rendah. Terutama masyarakat yang tinggal di wilayah selatan terlebih daerah pinggiran.
Menurutnya, untuk menjadikan masyarakat bebas BABS sangat susah karena beberapa faktor. Semisal faktor ekonomi, kebiasaan, dan daerahnya luas.
"Kalau banyak uang, membuat WC itu bisa di rumah bahkan di dalam kamar. Kalau sudah kebiasaan juga akan sulit merubahnya terutama di daerah pasisian (pinggiran)," ujarnya.
Karenanya, lanjut Rudy, dirinya berkomitmen mulai anak-anak harus mulai hidup bersih. Sesuai lima pilar, stop BABS, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga.
Dia juga mengatakan, untuk membuat Garut bebas dari BABS membutuhkan dana cukup besar sekitar Rp20 miliar. Namun dana tersebut jika dibagi-bagi tentunya akan mendapatkan jatah tidak seberapa.
"Misalnya di Garut ini terdapat 421 desa atau sekitar 8.000 RW. Coba kalau uang itu dibagikan ke setiap RW, paling menerima seberapa. Kecil kan ? Tapi anggaran itu bisa didapat dari mana saja, saling mendukung," yakinnya.
Sumber: inilahkoran
Tidak ada komentar